Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Subjek PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

a. Pegawai

b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.

c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:

·  Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

·  Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan.

·  Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.

·  Pengarang, peneliti, dan penerjemah;

·  Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.

d.  Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;

e.  Mantan  pegawai.

f.  Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

·  Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.

· Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.

· Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.

· Peserta pendidikan dan pelatihan.

· Peserta kegiatan lainnya.

Objek PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah:

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap.

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun.

c. Penghasilan berupa uang pesangon.

d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas.

e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi,  fee,  dan imbalan sejenisnya.

f.  Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium.

g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan.

h. Penghasilan berupa jasa produksi.

i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

Uraian	PTKP Setahun
Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 24.300.000
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp 2.025.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 24.300.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat; yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	Rp. 2.025.000

Tarif Pajak dan Penerapannya

Tarif yang dipakai adalah tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000	15%
Di atas 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Cara Menghitung PPh Pasal 21

Contoh :

Koenadi adalah pegawai di PT. Sukses. Beliau memiliki penghasilan Rp. 8.000.000/bulan ditambah dengan uang makan Rp. 630.000/bulan dan tunjangan lainnya mencpai Rp. 1.000.000. Koesnadi juga sudah menikah dan memiliki satu orang anak. Berapakah PPh 21 yang ia keluarkan dalam satu tahun kerja?

Uraian:

Pemasukan

Gaji pokok : Rp. 8.000.000 X 12 bulan = Rp. 96.000.000

Uang makan : Rp. 630.000 X 12 bulan = Rp. 7.560.000

Tunjangan : Rp. 1.000.000 X 12 bulan = Rp. 12.000.000

Total Pemasukan : Rp. 115.560.000

Pengeluaran

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) : Rp. 63.000.000 (sesuai ketentuan)

Biaya jabatan : Rp. 6.000.000

Iuran pensiun : Rp. 3.000.000

Total pengeluaran : Rp. 72.000.00

Penghasilan bersih : pemasukan – pengeluaran = Rp. 43.560.000

Pajak di bawah 50 juta adalah 5%

Rp. 43.560.000 X 5% = Rp. 181.500

Jadi PPh yang dibayar Pak Koesnadi sebesar Rp. 181.500 setiap bulannya.

Sumber gambar : klikpajak.id

Diolah oleh Tim forshei materi

Sumber:

www.kemenkeu.go.id “Pajak Penghasilan (Pph). Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, Dan Hubungan Masyarakat.